Padang — Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Padang, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh, Erwan, Bappeda Kota Payakumbuh, Bagian Pemerintahan yang menangani Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, dan jajaran pengelola perpustakaan daerah Kota Payakumbuh.

Rakor tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, menyamakan arah kebijakan, serta membangun sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam pengembangan perpustakaan dan budaya literasi di Sumatera Barat.

Rakor Perpustakaan Sumbar Tahun 2026 mengangkat isu strategis mengenai penguatan budaya gemar membaca di tengah perkembangan teknologi dan transformasi digital. Perpustakaan tidak lagi dipandang semata sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi telah berkembang menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat sekaligus ruang pemberdayaan masyarakat.

Rapat Koordinasi (Rakor) Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tidak hanya menjadi forum penguatan sinergi antarpenyelenggara perpustakaan, tetapi juga menjadi ruang peningkatan pemahaman teknis terkait pengukuran pembangunan literasi masyarakat.

Mewakili Gubernur Sumatera Barat, Asisten Administrasi Umum Medi Iswandi menyampaikan pentingnya memperkuat budaya gemar membaca melalui sinergi dan inovasi. Salah satu pendekatan yang terus didorong adalah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), yang menempatkan perpustakaan sebagai ruang masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan.

“Gubernur mengimbau seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, mengakselerasi inovasi digital, mengoptimalkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta terus meningkatkan status akreditasi perpustakaan,” ujar Medi.

Ia juga mengingatkan pentingnya akreditasi perpustakaan sebagai salah satu indikator kualitas penyelenggaraan layanan. Akreditasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi, tetapi juga mencerminkan kualitas pengelolaan, operasional, sarana prasarana, serta pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI, E. Aminudin Aziz, dalam keynote speech bertajuk “Strategi dan Kebijakan Perpusnas RI dalam Meningkatkan Budaya Gemar Membaca, IPLM, dan TKM di Indonesia”, mengapresiasi kuatnya tradisi literasi dan rekam jejak tokoh-tokoh intelektual asal Sumatera Barat.

Namun demikian, Aminudin mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat daerah cepat berpuas diri. Ia menekankan bahwa peningkatan budaya literasi harus menjadi agenda bersama yang melibatkan seluruh sektor pemerintahan dan masyarakat.

“Pertanyaannya sekarang, apakah urusan literasi sudah jadi program bersama yang dikerjakan secara bersama-sama? Urusan literasi adalah pekerjaan bersama yang dikerjakan bersama, maka harus jadi tanggung jawab bersama. Ini kata kuncinya,” tegas Aminudin.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Sumatera Barat tahun 2025 berada di atas rata-rata nasional, meskipun secara kategori masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, Jumadi, menjelaskan bahwa Rakor menjadi forum untuk menyamakan visi pengembangan perpustakaan di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat sekaligus memperkuat koordinasi dengan Perpustakaan Nasional RI.

Forum tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai capaian program literasi daerah serta membahas sinkronisasi perencanaan dan penyelarasan program, kegiatan, dan anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh, Rakor ini menjadi kesempatan untuk memperoleh berbagai informasi dan kebijakan terbaru dalam pengembangan perpustakaan, sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan layanan perpustakaan yang semakin inovatif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh, Erwan, menyampaikan bahwa berbagai kebijakan dan praktik baik yang dibahas dalam Rakor akan menjadi bahan penguatan program perpustakaan di Kota Payakumbuh.

“Rakor ini memberikan banyak masukan bagi kami dalam memperkuat layanan perpustakaan di Payakumbuh. Perpustakaan harus mampu hadir sebagai ruang belajar, ruang berkreasi, sekaligus ruang pemberdayaan masyarakat. Karena itu, sinergi dengan pemerintah provinsi, Perpusnas, sekolah, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting,” ujar Erwan.

Menurutnya, transformasi perpustakaan harus diikuti dengan inovasi layanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda. Penguatan literasi tidak cukup hanya dengan meningkatkan minat baca, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan keterampilan, kreativitas, pemanfaatan teknologi, dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh serta mengolah informasi.

Kegiatan Rakor kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog bersama Pustakawan Madya Perpusnas Republik Indonesia. Sesi tersebut membahas berbagai hal terkait sinkronisasi perencanaan serta penyelarasan program, kegiatan, dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam rakor tersebut, Pustakawan Madya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) turut memberikan pemaparan teknis mengenai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM).

Pembahasan IPLM dan TKM menjadi bagian penting dalam mendorong pemerintah daerah dan pengelola perpustakaan agar mampu memahami indikator, data, serta capaian pembangunan literasi secara lebih baik. IPLM memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan literasi masyarakat, sementara TKM menggambarkan tingkat kegemaran membaca masyarakat.

Secara teknis, peserta rakor mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya ketersediaan data yang akurat, kelengkapan indikator, kualitas layanan perpustakaan, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan capaian IPLM dan TKM.

Materi tersebut juga menegaskan bahwa peningkatan indeks tidak hanya menjadi tanggung jawab perpustakaan, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah, satuan pendidikan, komunitas, masyarakat, serta berbagai sektor terkait.

Rakor Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 diikuti oleh jajaran Dinas Perpustakaan, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, serta para pegiat literasi dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Melalui keikutsertaan dalam Rakor tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh berkomitmen untuk terus memperkuat transformasi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya budaya gemar membaca dan masyarakat yang semakin literat di Kota Payakumbuh (Syafrianto,I)


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *